Kemenkeu: defisit anggaran RAPBN-P 2,5 persen

pelaksana tugas kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan bambang brodjonegoro menyatakan defisit anggaran selama rapbn-perubahan 2013, dan ingin segera diajukan pemerintah, ditetapkan di jumlah 2,5 persen.

ujungnya itu 2,5 persen, ini sudah dihitung, ujarnya ketika ditemui di jakarta, jumat.

bambang mengatakan upaya untuk menurunkan defisit anggaran itu diantara lain melakukan pemotongan belanja kementerian lembaga, menerbitkan surat utang juga menyesuaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi.

pemotongan shopping, penyesuaian harga dan penarikan utang pemerintah, itu telah menghitung potensi berkurangnya penerimaan daripada target, katanya.

Informasi Lainnya:

menurut dia, tindakan itu harus diselenggarakan karena penerimaan negara melalui sektor pajak diperkirakan relatif stagnan hingga akhir tahun, akibat perekonomian global dan belum membaik.

penerimaan sudah tidak ada potensi penambahan, artinya memang kita (mesti) memotong anggaran, ujarnya.

terkait penerbitan obligasi, bambang meyakinkan penerbitan surat utang tersebut mau dilaksanakan pas pemakaian dalam pembiayaan dan tidak dengan berlebihan, hanya untuk memelihara untuk defisit anggaran tidak terlalu besar.

kalau menambah begitu ada pada pembiayaan akan susah, karena pasar tahunya kita telah punya rencana awal, juga kalau terlalu besar kita khawatir `cost` dari surat utangnya tak optimal, katanya.

selain menghitung besaran kompensasi agar penduduk miskin, pemerintah juga tengah menghitung penambahan alokasi berbelanja infrastruktur di rapbn-p supaya kelompok warga dan terkena dampak kenaikan harga bbm.

kita dan mesti perkuat infrastruktur yang sediakan pengaruh terhadap grup warga itu, semisal irigasi, air bersih, yang sudah menjadi `basic` kebutuhan masyarakat, ujar bambang.

pemerintah langsung mengajukan rapbn-perubahan untuk diselenggarakan pembicaraan melalui dpr ri, karena ketika ini sederat asumsi makro sudah tak menunjukkan kesesuaian melalui kondisi terkini serta mempengaruhi postur anggaran.

selain itu, pengajuan rapbn-perubahan ini juga membahas penambahan berbelanja bantuan sosial sebagai kompensasi dan belum dianggarkan dalam apbn, supaya mengantisipasi rencana kenaikan harga bbm bersubsidi.

saat ini asumsi makro di apbn 2013, diantara lain pertumbuhan ekonomi 6,8 persen, laju inflasi 4,9 persen (yoy), tingkat bunga spn 3 bulan 5 persen, mutu tukar rp9.300 per dolar as, harga icp 100 dolar as per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari juga lifting gas 1.360.000 setara minyak.