proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak pantas agar disetujui dpr ri karena sederat alasan.
selain sebab sejumlah program dalam proposal itu sudah terakomodasi selama apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo pada jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan lainnya, pemerintah belum bisa membuatkan bbm bersubsidi, sebab kasus dan diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.
karena itu, proposal dana kompensasi dan akan dimasukan di apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan untuk diterima, tutur dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada program yang sama dan serupa dengan santunan langsung tunai (blt) terhadap warga miskin.
kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri pasti saja mau belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat itu, blt sebagai kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. hal serupa tak bisa berulang selama pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain seperti beras supaya penduduk miskin (raskin) juga santunan terhadap siswa miskin dan website keluarga harapan sudah terakomodasi di apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal itu merupakan fakta bahwa pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri serta diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm ketika ini lebih timbulkan pencurian dan penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tidak salah sasaran telah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat agar menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, kata bambang soesatyo.